Perbedaan AJB dan SHM – Jika membeli sebuah barang hanya membutuhkan sebuah kwitansi, maka lain dengan pembelian tanah serta bangunannya. Sebelum hendak membeli tanah serta bangunannya, anda harus memahami istilah dan juga properti yang harus diterima. Diantaranya adalah AJB (Akta Jual Beli) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) lalu apa sih perbedaan dari keduanya? Berikut ini penjelasannya.

AJB adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti sah peralihan hak atas tanah dan bangunan, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diangkat oleh kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI. Pembuatan AJB wajib dihadiri oleh penjual dan pembeli, seandainya diantara keduanya tidak dapat hadir, maka harus ada wakil dengan surat kuasa tertulis yang sah dari pihak yang berhalangan hadir. Selain itu, dalam pembuatan AJB harus menghadirkan paling sedikit 2 orang saksi.

Biaya pembuatan AJB adalah 5% dari harga penjualan tanah tersebut. Penjual dan pembeli hanya akan mendapat salinan dari AJB, sementara yang asli disimpan di kantor PPAT dan juga di BPN untuk keperluan pendaftaran balik nama. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu :

Penjual

  1. Fotocopy KTP (suami/istri)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Surat bukti hak atas tanah
  4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
  5. Surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

untuk pembeli yaitu,

  1. Fotocopy KTP (suami/istri)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sedangkan SHM adalah sebuah sertifikat atas kepemilikan penuh hak tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut dan sifatnya paling kuat. Tidak akan ada campur tangan dalam kepemilikan tanah selain pemegang sertifikat itu. SHM dapat diwariskan secara turun menurun dan hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) saja.

Pengalihan AJB ke SHM

Karena AJB dan SHM itu tidaklah sama, namun AJB bisa diubah menjadi SHM. Lantas bagaimanakah caranya?

Pertama-tama adalah mengajukan permohonan sertifikat, dengan cara melampirkan dokumen yang akan diurus di kelurahan serta fotocopy KTP, KK, PBB, serta dokumen lainnya.

Lalu berlanjut pada pengukuran ke lokasi, pengukuran dilakukan oleh petugas. Sebelum pengukuran dilakukan, berkas permohonan lengkap dan tanda terima dokumen dari kantor pertanian harus sudah diterima oleh pemohon.

Setelah itu haruslah ada pengesahan surat ukur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Lalu akan ada penelitian oleh petugas panitia A (petugas BPN dan lurah setempat) yang dilakukan di Sub Seksi pemberian hak tanah.

Kemudian, untuk menjamin perhomonan hak tanah tidak ada keberatan dari pihak lain, data Yuridis permohonan hak tanah akan diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari. Barulah setelah itu akan terbit SHM, adapun pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah) sesuai dengan luas tanah. Setelah itu, anda hanya perlu menunggu penerbitan SHM.

Baca Juga : Mengapa Kebanyakan Orang Berinvestasi Tanah Atau Rumah?

Nah, itulah tadi pengertian dari AJB dan SHM dan proses AJB yang akan dibuat menjadi SHM. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk anda.