Macam Macam Sertifikat Properti – Kata “Sertifikat” pastinya sudah tidak asing di telinga anda, sertifikat seringkali kita dengar dari orang orang sekitar yang terkait rumah, tanah, kavling, ruko dan properti lainnya. Namun tahukah anda bahwa sertifikat ini memiliki jenis yang bermacam macam sesuai dengan fungsi nya masing masing. 

Macam Macam Sertifikat Properti

SHM (Sertifikat Hak Milik)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. SHM tidak memiliki batas waktu dan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, jika anda membeli sebuah rumah dengan Sertifikat Rumah Hak Milik, maka anda telah memilih rumah dengan nilai atau value tertinggi. Karena SHM merupakan sertifikat yang memiliki legalitas paling kuat. 

Kepemilikan SHM dapat hilang jika :

  1. Tanahnya jatuh kepada Negara karena satu dan lain hal
  2. Tanahnya musnah (terkena bencana alam seperti longsor dan amblas)

macam macam sertifikat

SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah jenis sertifikat dimana pemegang sertifikat tersebut hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dalam kurun waktu tertentu, sementara kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. 

SHGB tidak hanya dapat dimilik oleh WNI saa tapi WNA juga dapat mendapatkannya. SHGB memiliki batas waktu biasanya 20 – 30 tahun dan dapat diperpanjang. Setelah melewati batas waktunya, anda sebagai pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB tersebut.

HGB bisa terhapus karena hal hal berikut :

  1. Jangka waktunya sudah berakhir
  2. Dihentikan sebelum jangka waktu terakhir karena tidak terpenuhinya syarat
  3. Dilepaskan oleh pemegang haknya
  4. Dicabut untuk kepentingan umum
  5. Ditelantarkan
  6. Tanahnya musnah

macam macam sertifikat

Girik

Girik adalah surat keterangan atas sebidang tanah dan berbentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan dari kelurahan serta kecamatan setempat. Girik bukanlah surat yang menyatakan kepemilikan, namun hanya sebagai keterangan identitas pembayar pajak atas suatu lahan.

Jadi, jika dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) maka girik bisa dikatakan setara. Maka dari itu, jika Anda memutuskan untuk membeli rumah dengan sertifikat girik maka Anda harus cepat-cepat mengurus girik ke BPN untuk diubah menjadi SHM agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)

PPJB dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan AJB resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara umum, isi PPJB adalah kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan. Umumnya PPJB dibuat di bawah tangan karena suatu sebab tertentu seperti pembayaran harga belum lunas. Di dalam PPJB memuat perjanjian-perjanjian, seperti besarnya harga, kapan waktu pelunasan dan dibuatnya AJB.

macam macam sertifikat

AJB (Akta Jual Beli)

AJB adalah dokumen yang menyatakan adanya perpindahan atau peralihan hak atas suatu bidang lahan dari pemilik/penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. Akta Jual Beli ini disahkan oleh pejabat PPAT sehingga tidak ada istilah “dibawah tangan”. Pembuatan AJB sendiri sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban no. 08 tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.

Seperti Girik, posisi AJB dalam legalitasnya juga belum begitu kuat jika dibandingkan dengan SHM dan SHGB. Maka dari itu, anda harus melengkapi berkas lalu ajukan permohonan ke BPN untuk mendapatkan SHM atau SHGB rumah yang dibeli.

SHSRS (Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun)

SHSRS dapat dikaitkan dengan kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Pengaturan kepemilikan bersama dalam satuan rumah susun digunakan untuk memberi dasar kedudukan atas benda tak bergerak yang menjadi objek kepemilikan di luar unit seperti taman dan lahan parkir.